KPK Ingin Rampas Harta Hasil Korupsi

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusulkan aturan baru tentang pelaku korupsi. Yakni, mereka harus mengem­bali­kan uang yang dikorupsi. Bukan hanya yang ada pada pelaku, tapi juga keluarga dan kerabatnya.
”KPK mengu­sulkan itu pada draf RUU Pem­be­ran­tasan Tin­dak Pidana Ko­rupsi yang me­net­ap­kan aturan, selain uang pe­laku, uang yang mengalir kepada keluarga ataupun kerabat­nya harus dirampas. Kita usulkan agar KPK bisa memperoleh aset yang dinikmati selain oleh terdakwa,” ujar Chandra M Hamzah, Wakil Ke­tua KPK pada Lokakarya Peningkatan Wawasan Me­dia di Lembang, Jawa Barat.
Menurut Chandra, hal ini sangat penting un­tuk  memaksimalkan pengembalian aset ne­­gara yang telah dikorupsi. Pasalnya, uang ha­­sil korupsi kerap dibagi-bagikan kepada orang-orang dekat.
”KPK telah lebih dahulu me­nerapkan pengembalian hasil korupsi yang dinik­mati selain terdakwa pada sejumlah kasus,” ujarnya.
Chandra memberi contoh kasus korupsi pe­ngadaan alat kesehatan berupa rontgen portable untuk daerah terpencil, dengan terdakwa mantan Sekretaris Jenderal De­partemen Kesehatan Sjafii Ahmad. ”Selain divonis 3 tahun dan 3 bulan pen­jara, dia juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp 9,8 miliar,” ujarnya.
Selain itu, pihak lain yang me­ne­rima uang korupsi juga diminta untuk mengembalikan uang. Di antaranya adalah Radhitya Kresna (menantu Sjafii) Rp 455 juta, Syabita Syafrina (anak Sjafii) Rp1,5 miliar, Dicky Yusuf Rp 140 juta, dan Yuniati Siregar Rp20 juta. ”Ini dilakukan sebagai tero­bo­san hukum. Ini adalah sebuah terobosan dengan meminta uang pengganti dari pihak yang me­nikmati hasil korupsi. Ini sesuai target KPK sebesar 50 persen pengembalian aset negara, tahun ini. Maksudnya, setidaknya ter­dakwa bisa mem­bayar 50 persen dari vonis uang pengganti yang dijatuhkan padanya,” katanya.
Juru bicara KPK Johan Budi me­ngatakan, pihaknya juga mengu­sulkan untuk memasukkan aturan penerapan sanksi sosial kepada terpidana korupsi. Misal­nya, dihukum untuk mem­ber­sihkan jalan dengan mengenakan pa­kaian tahanan.
Dengan begitu, terpidana ko­rupsi bisa lebih malu. Sebab, dia akan dilihat masyarakat umum. Selain itu, menurut Johan hu­ku­man tersebut bisa lebih efektif dalam memberikan efek jera bagi para pelaku. Sebab, jika hanya dihukum penjara tidak menutup kemungkinan para narapidana itu akan mendapatkan fasilitas-fa­silitas khusus. ”Orang pun akan mikir dua kali untuk korupsi ka­lau hukumannya dipermalukan di depan umum,” ucapnya.
Seperti diberitakan, belum sampai ke DPR, draf RUU Tipikor ditarik oleh Sekretariat Negara (Setneg) dari Kemenkum HAM. Men­kum HAM Patrialis Akbar beralasan jika masih ada beberapa masalah teknis yang harus diperbaiki. (jpnn)

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s